NEW DELHI: Menanggapi denda Badan Investigasi Nasional (NIA) terhadap Lt. kol. Purohit, seorang terdakwa dalam kasus ledakan Samjhauta, mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Kiren Rijiju pada hari Rabu: “Cara UPA dipimpin oleh pemerintah Kongres memberikan tekanan pada petugas untuk menyelesaikan sesuatu, dan itu tidak baik. Mereka seharusnya tidak melakukannya.” belum melakukannya.”
Ketika ditanya apa yang ingin dia katakan bahwa para pejabat dipaksa melakukan bisnis dalam kasus ledakan Samjauta dan Malegaon, Rijiju mengatakan, “Hal-hal seperti itu terjadi selama rezim Kongres, tetapi tidak perlu mendalami masalah ini dan mengungkapkannya. itu. bahwa; ada banyak masalah yang bersifat sub judicial dan akan segera muncul di hadapan Anda. Namun pemerintah kita tidak akan menekan siapa pun; apa pun yang terjadi akan terjadi tetapi sesuai aturan. “
“Menjadi jelas dari pernyataan Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh di Parlemen dan apa yang kita lihat di Kementerian Dalam Negeri bahwa pemerintahan sebelumnya, terutama posisi mantan Menteri Dalam Negeri P. Chidambaram (mungkin) berada dalam cara yang sangat salah,” tambahnya.
Archana Purohit, istri Letnan Kolonel Purohit, menyambut baik pernyataan Direktur NIA Sharad Kumar, dan menyatakan harapannya agar suaminya dibebaskan secepatnya dan semua tuduhan terhadapnya dibatalkan.
“Pernyataan yang disampaikan Ketua NIA tentang suami saya yang sadar adalah terkait kasus ledakan Samjhauta dan bukan ledakan Malegaon. Dalam persidangan kasus ledakan Samjhauta, ada dua saksi yang mengubah keterangannya, itulah sebabnya isu ini diangkat,” kata Archana kepada ANI.
Saya berharap dia tidak bersalah segera terbukti dan dia dibebaskan, tambahnya.
Ketua NIA kemarin mengatakan Letnan Kolonel Purohit tidak terlibat dalam kasus ledakan Samjhauta, dan menambahkan bahwa tidak ada bukti yang ditemukan yang memberatkannya.
Letnan Kolonel Purohit, yang merupakan salah satu terdakwa utama dalam kasus ledakan Samjhauta dan Malegaon, saat ini dipenjara selama lebih dari tujuh tahun.
Dia menulis surat kepada Menteri Pertahanan Manohar Parrikar pada tanggal 4 April meminta agar kehormatannya dikembalikan.
Dalam suratnya, dia mengaku terlibat secara tidak benar dan kini telah berada di balik jeruji besi selama lebih dari tujuh tahun.
Kasus tersebut terkait dengan konspirasi kriminal yang berujung pada ledakan bom di kereta Samjhauta Express dekat Panipat di Haryana pada 18 Februari 2007.
Ledakan dan kebakaran yang terjadi di dalam kereta tersebut mengakibatkan 68 orang tewas dan 12 orang penumpang kereta api, termasuk perempuan dan anak-anak, yang berada di dalam kereta tersebut meninggal dunia dan mengalami luka-luka.