Mehbooba mengatakan, dulu ketika terjadi perjumpaan, orang-orang yang berada di sekitar lokasi akan meninggalkan tempat tersebut, namun kini masyarakat berkumpul di dekat lokasi perjumpaan dan saling melempar batu.
CM Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti | PTI
SRINAGAR: Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti pada hari Jumat mengatakan situasi di negara bagian itu tidak kondusif untuk penarikan Undang-Undang Kekuatan Khusus Angkatan Bersenjata (AFSPA), yang memberikan kekuatan khusus kepada pasukan keamanan.
“Situasi di J&K tidak kondusif bagi pencabutan AFSPA di negara bagian tersebut,” kata Mehbooba kepada Dewan Legislatif di Jammu saat menjawab diskusi tentang permintaan hibah untuk departemen yang berada di bawah kendalinya.
“Kami juga ingin AFSPA mengakhiri dan mengurangi jejak aparat keamanan. Apakah menurut Anda pencabutan itu (AFSPA) mungkin dilakukan saat ini,” katanya.
Mehbooba mengatakan, dulu ketika terjadi pertikaian, masyarakat dari lima desa yang berada di sekitar lokasi pertemuan akan meninggalkan tempat tersebut, namun kini masyarakat dari lima desa yang berada di sekitar lokasi pertemuan berkumpul dan melempari batu.
“Apakah realistis membicarakan pencabutan AFSPA saat ini?” katanya.
Mehbooba mengatakan, proses pencabutan AFPSA mungkin sudah berlalu, bisa saja dimulai dari kota-kota kecil. “Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan saat ini”.
Dia mengatakan seiring dengan meningkatnya bentrokan dan pelemparan batu, jejak kaki aparat keamanan juga meningkat.
“Anda memahami bahwa ketika situasi buruk, kehadiran pasukan keamanan meningkat dan ketika situasi membaik, jejak pasukan keamanan berkurang,” katanya.
Mehbooba mengatakan pemerintahnya ingin agar undang-undang seperti AFSPA dicabut, namun untuk itu suasana yang kondusif harus diciptakan.
Mengenai pembunuhan warga sipil oleh tentara di Shopian, CM mengatakan tidak ada keraguan bahwa FIR telah didaftarkan terhadap tentara.
“Tidak dapat disangkal fakta bahwa militer adalah sebuah institusi dan merupakan kekuatan yang disiplin. Reputasinya bagus, tapi kalau ada yang berbuat ketidakadilan harus mengikuti proses hukum,” ujarnya.
Mehbooba, yang menggambarkan dialog sebagai filosofi inti pemerintahannya, mengatakan bahwa dia telah menekankan aspek ini sejak lama dan seorang teman bicara telah ditunjuk.
Dia berharap semua opini di negara bagian itu akan menyadari situasi yang terjadi di J&K dan besarnya korban jiwa akibat kekerasan yang terus berlanjut.
Dia menyatakan optimisme bahwa mereka akan bergabung dalam proses dialog yang diprakarsai oleh lawan bicara pemerintah pusat mengenai Kashmir, Dineshwar Sharma, untuk memutus siklus kekerasan dan ketidakamanan yang tiada henti di negara bagian tersebut.
Mehbooba juga mengusulkan pembukaan lebih banyak rute lintas LoC.