MUMBAI: Pengadilan Tinggi Bombay telah memerintahkan pencairan rekening bank domestik dan non-FCRA dari ‘Lawyers Collective’, sebuah LSM yang dijalankan oleh mantan Jaksa Agung Tambahan Indira Jaisingh, dengan mengatakan bahwa FCRA “tidak menyediakan ‘ pemerintahan yang berfungsi dengan baik perseorangan atau perkumpulan”.
Hakim MS Sonak kemarin dalam perintah sementara menahan Komisaris Amal untuk menyita aset dan rekening LSM tersebut. HC juga memerintahkan pencairan rekening bank lokal dan non-FCRA milik LSM tersebut.
Pengadilan mengamati bahwa meskipun Pemerintah Persatuan mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Peraturan Kontribusi Asing (FCRA) untuk “mengatur atau bahkan mencegah penerimaan dana asing oleh suatu asosiasi, Undang-undang tersebut tidak mengatur ‘pemerintah untuk menekan fungsi individu atau asosiasi.”
Pada bulan November tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri (MHA) secara permanen membatalkan pendaftaran FCRA ‘Lawyer Collective’, dengan tuduhan penyalahgunaan dana asing.
Kementerian juga memerintahkan agar semua rekening bank LSM tersebut dibekukan dan aset-asetnya disita.
LSM tersebut kemudian menghubungi HC dengan alasan bahwa perintah MHA yang menggunakan pasal 22 dan 15 FCRA adalah keliru dan pasal tersebut disalahartikan.
Penasihat senior Aspi Chinoy, yang mewakili LSM tersebut, berpendapat bahwa ketentuan FCRA hanya mengizinkan pelepasan aset organisasi-organisasi yang telah dilikuidasi, namun LSM tersebut adalah sebuah entitas yang sudah melakukan penelitian hukum ekstensif di bidang kesehatan dan melakukan keadilan sosial. .
Sebaliknya, pemerintah Persatuan melalui Jaksa Agung Tambahan Anil Singh berargumen bahwa perintah pembatalan MHA sah karena “pengawas Lawyers Collective mengalihkan uang yang diterima untuk LSM untuk keuntungan pribadi”.
Namun, Hakim Sonak mengamati bahwa beberapa tuduhan yang dibuat oleh MHA “agak kabur” dan karena banding tersebut akan dibawa ke sidang akhir untuk memutuskan keabsahan keputusan MHA, maka tidak tepat jika memerintahkan berfungsinya LSM tersebut. Sementara itu.
MUMBAI: Pengadilan Tinggi Bombay telah memerintahkan pencairan rekening bank domestik dan non-FCRA dari ‘Lawyers Collective’, sebuah LSM yang dijalankan oleh mantan Jaksa Agung Tambahan Indira Jaisingh, dengan mengatakan bahwa FCRA “tidak menyediakan ‘ pemerintahan yang berfungsi dengan baik perseorangan atau perkumpulan”. Hakim MS Sonak kemarin dalam perintah sementara menahan Komisaris Amal untuk menyita aset dan rekening LSM tersebut. HC juga memerintahkan pencairan rekening bank lokal dan non-FCRA milik LSM tersebut. Pengadilan mengamati bahwa meskipun Pemerintah Persatuan mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Peraturan Kontribusi Asing (FCRA) untuk “mengatur atau bahkan mencegah penerimaan dana asing oleh suatu asosiasi, Undang-undang tersebut tidak mengatur ‘pemerintah untuk menekan fungsi individu atau asosiasi.”googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-8052921-2’); ); Pada bulan November tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri (MHA) secara permanen membatalkan pendaftaran FCRA ‘Lawyer Collective’, dengan tuduhan penyalahgunaan dana asing. Kementerian juga memerintahkan agar semua rekening bank LSM tersebut dibekukan dan aset-asetnya disita. LSM tersebut kemudian menghubungi HC dengan alasan bahwa perintah MHA yang menggunakan pasal 22 dan 15 FCRA adalah keliru dan pasal tersebut disalahartikan. Penasihat senior Aspi Chinoy, yang mewakili LSM tersebut, berpendapat bahwa ketentuan FCRA hanya mengizinkan pelepasan aset organisasi-organisasi yang telah dilikuidasi, namun LSM tersebut adalah sebuah entitas yang sudah melakukan penelitian hukum ekstensif di bidang kesehatan dan melakukan keadilan sosial. . Sebaliknya, pemerintah Persatuan melalui Jaksa Agung Tambahan Anil Singh berargumen bahwa perintah pembatalan MHA sah karena “pengawas Lawyers Collective mengalihkan uang yang diterima untuk LSM untuk keuntungan pribadi”. Namun, Hakim Sonak mengamati bahwa beberapa tuduhan yang dibuat oleh MHA “agak kabur” dan karena banding tersebut akan dibawa ke sidang akhir untuk memutuskan keabsahan keputusan MHA, maka tidak tepat untuk membatasi fungsi LSM tersebut. Sementara itu.