NEW DELHI: Dengan hanya tiga hari tersisa untuk mengakhiri sesi musim dingin Parlemen, pemerintah pada hari Selasa mengatakan mereka mengharapkan kedua majelis berfungsi normal dan perdebatan mengenai demonetisasi.
Menteri Keuangan Persatuan Arun Jaitley mendesak pihak oposisi untuk membantu berfungsinya Parlemen secara normal.
Menteri Negara Urusan Parlemen Mukhtar Abbas Naqvi mengatakan pemerintah ingin mengadakan perdebatan mengenai demonetisasi serta pengesahan rancangan undang-undang penting.
“RUU harus disahkan, tapi kami juga ingin Parlemen berfungsi dengan lancar sehingga perdebatan yang tepat mengenai demonetisasi dapat diadakan,” kata Naqvi kepada IANS.
“Kami berharap perdebatan bisa berlangsung dalam tiga hari ini,” kata Menkeu.
Baik Lok Sabha maupun Rajya Sabha telah menyaksikan keributan dan gangguan berulang kali terkait demonetisasi dan isu-isu lain seperti kehadiran Perdana Menteri Narendra Modi selama debat, sejak dimulainya sesi musim dingin pada tanggal 16 November.
Di Rajya Sabha, pihak oposisi menginginkan kehadiran Modi selama debat, sementara di Lok Sabha, mereka mengupayakan debat dilakukan berdasarkan aturan yang melibatkan pemungutan suara.
Kongres pada hari Selasa mengatakan mereka juga akan mengangkat masalah dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri Persatuan Kiren Rijiju dalam penipuan terkait proyek pembangkit listrik tenaga air Arunachal Pradesh yang dijalankan oleh North Eastern Electric Power Corporation Limited.
“Kami tidak hanya akan mengangkat masalah ini di Parlemen, namun juga mempertanyakan janji Modi mengenai transparansi dan kejujuran, baik di dalam maupun di luar Parlemen,” kata juru bicara Kongres Randeep Surjewala.
Namun Naqvi mengatakan Kongres baru saja mengubah targetnya.
“Kongres mencari alasan baru setiap hari. Sejauh menyangkut tuduhan terhadap Rijiju, itu bukan masalah. Mereka hanya membuat masalah,” kata Naqvi kepada IANS.
“Mari kita lihat bagaimana sikap partai oposisi di Parlemen besok (Rabu). Kita masih punya harapan,” tambah Menkeu.
Menteri Keuangan Arun Jaitley berkata: “Saya menghimbau kepada teman-teman saya di Kongres, dan seluruh oposisi, (agar) kami siap untuk memperdebatkan masalah ini di Parlemen. Bangkitlah dari slogan-slogan dan lihatlah manfaat positif dari perubahan sistem ini (demonetisasi) membawa dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan dalam jangka panjang.”
Lok Sabha sejauh ini hanya mengesahkan RUU Perpajakan (Amandemen Kedua), tahun 2016, dan tuntutan tambahan untuk hibah, keduanya disahkan melalui pemungutan suara di tengah keributan.
Rajya Sabha sejauh ini belum meloloskan RUU apa pun dalam sidang tersebut, yang diperkirakan akan berakhir pada 16 Desember.
Di antara rancangan undang-undang yang tertunda adalah RUU Pajak Barang dan Jasa Pusat, tahun 2016, untuk memfasilitasi pungutan pajak atas penyediaan barang atau jasa; RUU GST Terintegrasi, 2016, untuk memungut pajak atas pasokan barang atau jasa antar negara bagian; dan RUU GST (Kompensasi Hilangnya Pendapatan), tahun 2016, untuk memfasilitasi pembayaran kompensasi kepada negara atas hilangnya pendapatan yang timbul berdasarkan rezim GST.