Keempat pengacara, Rakesh Shukla, Murlidhar Mishra, Santosh Paroha dan Ashok Srivastava, semuanya berbasis di Katni, mengajukan pengaduan pribadi berdasarkan pasal 156(3) CrPc di pengadilan hakim yudisial.
Perdana Menteri Narendra Modi (kiri) dan guru yoga Ramdev (kanan). | Foto berkas PTI
BHOPAL: Sekelompok pengacara di kota Katni di Madhya Pradesh telah meminta pengadilan setempat untuk mengajukan kasus penipuan, pelanggaran kepercayaan dan konspirasi kriminal terhadap Perdana Menteri Narendra Modi dan guru Yoga Ramdev karena tidak memenuhi janji pemilu yang dibuat pada pemilu tahun 2014. . jajak pendapat sabh.
Keempat pengacara tersebut, Rakesh Shukla, Murlidhar Mishra, Santosh Paroha dan Ashok Srivastava, semuanya berbasis di Katni, mengajukan pengaduan pribadi berdasarkan pasal 156(3) CrPc di pengadilan hakim kelas satu di kota tersebut pada tanggal 25 Oktober.
Pengadilan kini telah menerima pengaduan tersebut dan memerintahkan polisi untuk menyelidiki masalah tersebut, termasuk mencatat pernyataan semua pihak yang terlibat, kata salah satu pengacara pengadu, Rakesh Shukla, pada hari Sabtu.
Berdasarkan perintah JMFC, polisi kota pada hari Jumat mencatat pernyataan para pelapor, termasuk Shukla.
“Pengadilan memerintahkan polisi untuk mencatat pernyataan semua pihak yang terlibat, termasuk pelapor dan tergugat. Pernyataan kami dicatat oleh polisi pada hari Jumat, namun masih harus dilihat ketika pernyataan dua responden (PM Modi dan Baba Ramdev) dicatat oleh polisi. Pengadilan mengarahkan polisi Katni Kotwali untuk menyerahkan laporan investigasi rinci atas kasus tersebut paling lambat tanggal 22 Desember 2017,” kata Shukla.
Berdasarkan laporan investigasi rinci yang disampaikan oleh polisi pada tanggal sidang berikutnya (22 Desember), pengadilan akan memutuskan masa depan pengaduan yang diajukan oleh keempat advokat tersebut.
Para pengadu menyerahkan kliping surat kabar serta bukti audio visual ke pengadilan yang merinci janji-janji yang dibuat oleh PM dan BJP selama kampanye pemilu Lok Sabha 2014 di seluruh negeri.
“Perdana Menteri dan para pemimpin lainnya berjanji untuk mengembalikan ribuan juta uang gelap yang diparkir di luar negeri oleh orang India dalam waktu 100 hari setelah berkuasa. Perdana Menteri dan para pemimpin BJP lainnya juga memastikan menyetorkan Rs 15 lakh ke rekening bank setiap orang India, selain menghapus Pasal 370 yang memberikan status khusus kepada J&K dan mengurangi separuh harga produk minyak bumi dibandingkan dengan harga di negara-negara tetangga, tetapi semua janji-janji tetap hanya sekedar jumlebaji,” kata Shukla.