NAGPUR: Menuduh Ketua Menteri Devendra Fadnavis terlibat dalam nepotisme, Kongres hari ini mempertanyakan langkah pemerintah Maharashtra yang menjadikan penerima manfaat skema Otoritas Rehabilitasi Kumuh (SRA) dan pengembang kawasan kumuh membuka rekening bank sektor swasta, tempat istrinya bekerja di posisi senior.
Saat berbicara pada jumpa pers di sini, mantan presiden Komite Kongres Maharashtra Pradesh (MPCC) Manikrao Thakre menuduh SRA, yang dipimpin oleh ketua menteri, memberikan kasus kepada bank karena istri CM terkait dengannya.
“Kepala Menteri telah melanggar norma yang ditentukan dengan memilih Axis Bank, pemberi pinjaman swasta, dan bukan bank terjadwal atau bank yang dinasionalisasi untuk skema pemerintah,” katanya.
Amruta Fadnavis bekerja sebagai Wakil Wakil Presiden (Perbankan Transaksional) di Axis Bank dan menjabat sebagai Pejabat Pusat di Worli di Mumbai selatan.
“SRA berada di bawah pimpinan menteri dan mengejutkan mengapa hanya satu cabang Axis Bank di Worli (di Mumbai) yang dipilih oleh departemen tersebut,” kata Thakre.
Semua pemegang rekening SRA, mulai dari Thane hingga Mumbai, telah diminta untuk bekerja dari bank Axis cabang Worli. Ada sekitar 1.200 pembangun yang terlibat dalam pekerjaan SRA dan masing-masing individu (penerima manfaat) menyetor dalam kisaran Rs 10.000 hingga Rs 15.000 per bulan, kata Thakre.
“Ini jelas merupakan kasus nepotisme dan korupsi,” klaimnya.
Sementara itu, BJP menolak tuntutan Kongres dan mengatakan Fadnavis tidak mengawasi fungsi SRA sehari-hari dan oleh karena itu tidak ada hubungannya dengan pembukaan bank penerima manfaat oleh Axis Bank berdasarkan skema tersebut.
“SRA bekerja secara independen dan CM tidak mengawasi kegiatan sehari-harinya sehingga tidak dapat memihak istrinya untuk membuka penerima manfaat berdasarkan skema tersebut,” kata juru bicara BJP Madhav Bhandari kepada PTI.
Pemerintahan Kongres sebelumnya juga telah mengeluarkan perintah untuk bekerja sama dengan bank ini, kata pemimpin BJP tersebut, sambil menambahkan, tidak ada hal baru dalam hal ini.
“Kalau pemerintah memutuskan kerja sama dengan bank, itu karena gaya kerjanya. Baik CM maupun istrinya tidak ada sangkut pautnya dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (GR),” ujarnya.
Saat dihubungi, juru bicara Axis Bank mengatakan, “Bank tersebut selalu menjadi salah satu pemain terkemuka di bidang ini dengan hubungan jangka panjang dengan berbagai departemen pemerintah pusat dan negara bagian, termasuk di Maharashtra.”
“Peningkatan pengalaman pelanggan, teknologi unggul dan harga yang kompetitif telah menjadi pendorong utama bagi kami untuk mengamankan bisnis pemerintah selama bertahun-tahun,” pejabat bank tersebut menambahkan.