NEW DELHI: Argumen tentang penunjukan jaksa penuntut umum khusus (SPP) dalam kasus penipuan transportasi senilai Rs 100 crore akan disidangkan oleh pengadilan khusus pada bulan Maret karena kasus tersebut masih menunggu keputusan di Mahkamah Agung.
Hakim Khusus Poonam Chaudhry mendaftarkan kasus ini pada tanggal 27 Maret setelah pengadilan diberitahu bahwa kasus tersebut sedang menunggu keputusan di Pengadilan Tinggi dimana pemerintah Delhi telah menantang perintah Pengadilan Tinggi Delhi pada bulan Agustus 2016.
Pengadilan khusus dijadwalkan untuk mendengarkan argumen baru tentang penunjukan SPP dalam kasus penipuan transportasi senilai Rs 100 crore di Delhi.
Perintah Mahkamah Agung tanggal 4 Agustus 2016 tentang kewenangan pemerintah Delhi dan wakil gubernur mengesampingkan perintah pengadilan khusus sebelumnya yang menolak pemberitahuan pemerintah Delhi untuk menunjuk SPP dalam kasus yang ditetapkan.
Sementara advokat Sanjay Kumar Gupta ditunjuk sebagai SPP oleh mantan LG Najeeb Jung pada tahun 2015, advokat BS Joon diberitahu untuk jabatan tersebut oleh pemerintah AAP.
Namun, pengadilan khusus mengamati pada bulan September 2015 bahwa SPP yang ditunjuk oleh LG akan melakukan proses hukum atas permasalahan tersebut, yang kemudian ditentang oleh pemerintah Delhi di hadapan Mahkamah Agung.
Pemerintahan AAP pada tanggal 31 Agustus tahun lalu meminta Mahkamah Agung untuk menentang perintah pengadilan tinggi yang menyatakan ibu kota negara adalah wilayah kesatuan (UT) dan letnan gubernur (LG) sebagai kepala administrasinya.
Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pemda harus bertindak berdasarkan bantuan dan nasihat dari Dewan Menteri ketika menjalankan kekuasaan untuk menunjuk SPP untuk kasus apa pun.
Keputusan ini mengesampingkan perintah pengadilan pada tanggal 7 September 2015 dan mengarahkan hakim khusus untuk mengeluarkan perintah yang sesuai lagi.
Keputusan tersebut dianggap penting karena beberapa perkara pidana, termasuk penipuan transportasi, di Pengadilan Tinggi dan pengadilan menyaksikan perdebatan sengit antara jaksa yang ditunjuk oleh pemerintah Delhi dan LG mengenai masalah siapa yang akan mewakili negara atau polisi.
Cabang anti-korupsi pemerintah Delhi mengajukan lembar tuntutannya ke pengadilan pada tanggal 3 September 2015, menyebutkan sembilan orang, termasuk dua petugas IAS, sebagai terdakwa dalam kasus penipuan transportasi. Pengadilan belum mengetahui dakwaan tersebut.
Surat dakwaan diajukan untuk pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi dan IPC, termasuk pasal 409 (pelanggaran pidana terhadap kepercayaan oleh pegawai negeri), 420 (kecurangan), 120B (konspirasi kriminal) dari IPC.