Fitch Ratings mengatakan pada hari Senin bahwa kekalahan BJP dalam pemilu Bihar kemungkinan tidak akan berdampak besar pada perekonomian India, namun hal ini dapat mempersulit politik pemerintah.
“Kerugian ini mungkin mempersulit politik bagi pemerintah pusat, namun kami memperkirakan tidak akan ada dampak besar terhadap perekonomian,” kata Thomas Rookmaaker, direktur Fitch Ratings Asia-Pacific Sovereigns, dalam sebuah pernyataan.
Meskipun NDA yang berkuasa hanya memenangkan 58 kursi (BJP 53) di Majelis Bihar yang beranggotakan 243 orang, Aliansi Besar memperoleh 178 kursi. Aliansi ini terdiri dari JD(U), RJD dan Kongres.
Fitch mengatakan kekalahan tersebut tidak mengubah prospek ekonomi jangka menengah India.
Lembaga pemeringkat tersebut memiliki peringkat “BBB-” terhadap India dengan prospek stabil.
“Dengan terus adanya perlawanan, pemerintah kemungkinan akan terus mencoba meloloskan undang-undang melalui kesepakatan politik ad hoc, dan jika tidak berhasil, pemerintah mungkin akan terus melakukan reformasi di tingkat negara bagian,” kata Rookmaaker.
Kemenangan besar bagi BJP di Bihar tidak berarti dukungan yang cukup bagi partai di Rajya Sabha dalam waktu dekat, tambah Fitch.
Hasil pemilu Majelis Bihar merupakan kemunduran bagi rencana pemerintah pusat yang dipimpin BJP untuk mengirimkan rancangan undang-undang Pajak Barang dan Jasa (GST) melalui Parlemen, kata seorang pakar pada hari Minggu.
“Partai-partai oposisi akan semakin berani dengan hasil pemilu Bihar, yang akan mempersulit pemerintahan (Narendra) Modi untuk meloloskan RUU GST,” kata ekonom Arun Kumar, yang hingga saat ini menjadi profesor di Universitas Jawaharlal Nehru di sini, mengatakan.
Pemerintah pusat telah menetapkan target penerapan GST pan-India mulai bulan April tahun depan, namun saat ini target tersebut tertahan di parlemen, terutama karena persetujuan kabinet terhadap beberapa perubahan yang direkomendasikan oleh panel parlemen, khususnya ‘ biaya tambahan satu persen. terhadap laporan potensi kerugian pajak.
“Hasil di Bihar juga akan menjadi pukulan bagi para pembangkang di BJP, karena pemerintah selanjutnya tidak akan terlalu berat sebelah dan lebih bersedia berkompromi terhadap GST dan undang-undang kontroversial lainnya,” kata Arun Kumar.
“Pemerintah akan bersedia berkompromi bahkan pada undang-undang ekonomi penting lainnya seperti RUU Perlindungan Pelapor, yang mana pemerintah telah mencoba untuk mempermudah ketentuan perlindungan. Ini lebih baik dari sudut pandang tata kelola,” tambahnya.
Pihak oposisi menentang pungutan PPN tambahan sebesar 1 persen karena mereka merasa bahwa hal tersebut tidak hanya akan menaikkan harga tetapi juga mempunyai dampak yang lebih besar.