NEW DELHI: CPI(M) hari ini menyerang pemerintahan Narendra Modi karena “kemunafikan” mereka dalam pertempuran
korupsi, dengan mengatakan bahwa mereka “selektif” dalam memilih kasus korupsi terhadap lawan politik.
Meminta Modi atas pernyataannya kemarin bahwa tidak akan ada kompromi terhadap korupsi, Politbiro partai tersebut mencatat beberapa dugaan kasus korupsi termasuk penipuan Vyapam, Panama Papers dan penipuan pertambangan ilegal di Karnataka dan menuntut agar penyelidikan selanjutnya dilakukan.
“Daftar penipuan korupsi di negara-negara bagian yang dikuasai BJP terus bertambah…namun tidak ada investigasi terhadap hal-hal tersebut,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Partai tersebut mengatakan “kemunafikan” Perdana Menteri dan pemerintahan BJP terletak pada kenyataan bahwa meskipun mereka mengusut kasus korupsi terhadap para pemimpin oposisi, mereka bahkan belum menerapkan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen untuk mendirikan Lokpal.
“Jelas bahwa teguran perdana menteri adalah kedok untuk secara selektif memilih kasus terhadap lawan politik atas nama pemberantasan korupsi sekaligus melindungi partainya sendiri dan pemerintah yang terlibat dalam tuduhan korupsi besar-besaran di kalangan pejabat tinggi,” bunyi pernyataan itu.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp
NEW DELHI: CPI(M) hari ini menyerang pemerintahan Narendra Modi karena “kemunafikan” mereka dalam memerangi korupsi, dengan mengatakan bahwa mereka “secara selektif” memilih kasus korupsi terhadap lawan politik. Meminta Modi atas pernyataannya kemarin bahwa tidak akan ada kompromi terhadap korupsi, Politbiro partai tersebut mencatat beberapa dugaan kasus korupsi termasuk penipuan Vyapam, Panama Papers dan penipuan pertambangan ilegal di Karnataka dan menuntut agar penyelidikan selanjutnya dilakukan. “Daftar penipuan korupsi di negara-negara bagian yang dikuasai BJP terus bertambah…namun tidak ada investigasi terhadap hal-hal tersebut,” katanya dalam pernyataan.googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘ ) kata div-gpt-ad-8052921-2’); ); Partai tersebut mengatakan “kemunafikan” Perdana Menteri dan pemerintahan BJP terletak pada kenyataan bahwa meskipun mereka mengusut kasus korupsi terhadap para pemimpin oposisi, mereka bahkan belum menerapkan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen untuk mendirikan Lokpal. “Jelas bahwa teguran perdana menteri adalah kedok untuk secara selektif memilih kasus terhadap lawan politik atas nama pemberantasan korupsi sekaligus melindungi partainya sendiri dan pemerintah yang terlibat dalam tuduhan korupsi besar-besaran di kalangan pejabat tinggi,” bunyi pernyataan itu. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp