GUWAHATI: Dua orang, termasuk seorang wanita, tewas dan 19 lainnya, termasuk personel polisi, terluka dalam kekerasan massa dan penembakan berikutnya oleh polisi di dekat Taman Nasional Kaziranga di Assam pada hari Senin.
Upaya penggusuran dilakukan di tiga desa termasuk Bandardubi, Deosursang dan Palkhowa di distrik Nagaon berdasarkan perintah Pengadilan Tinggi Gauhati pada bulan Oktober tahun lalu. Ketika aksi demonstrasi dimulai pada hari Senin, ratusan pemukim di Banderdubi mengungkapkan kemarahan mereka dengan melakukan protes. Mereka menolak pindah sampai mereka mendapat kompensasi yang memadai.
Polisi awalnya menggunakan pentungan dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa, namun tidak berhasil. Warga setempat menyebutkan, korban Anjuma Khatun dan Fakhruddin tewas dalam kebakaran tersebut. Namun polisi membantah tuduhan tersebut.
“Pengusiran tersebut dilakukan sesuai perintah pengadilan. Sebagian pemukim telah meninggalkan rumah mereka, tetapi setelah dihasut oleh beberapa orang, sebagian pemukim menentang upaya tersebut, yang menyebabkan situasi tersebut,” kata Direktur Jenderal Polisi Assam, Mukesh Sahay, kepada wartawan.
“Kami menunggu laporan otopsi. Mereka akan memastikan penyebab pasti kematian tersebut,” katanya. Menurut laporan, korban luka telah dirawat di Puskesmas Jakhalabandha.
Merasakan adanya masalah, pemerintah distrik memberlakukan perintah larangan berdasarkan Pasal 144 CrPC dan mengerahkan lebih dari 1.000 personel keamanan di tiga desa di mana sekitar 250 keluarga tinggal.
Menteri Kehutanan Assam Pramila Rani Brahma mengatakan penggusuran tersebut demi kepentingan lebih besar bagi satwa liar dan keanekaragaman hayati Kaziranga.
Menteri Keuangan Himanta Biswa Sarma mengatakan pemerintah negara bagian akan memberikan kompensasi kepada para pemukim, yang memiliki dokumen kepemilikan tanah, dalam waktu 30-40 hari setelah penggusuran. “Yang tidak punya tanah patta juga akan diberi kompensasi,” ujarnya.
Pemimpin petani Akhil Gogoi mengutuk tindakan keras tersebut. Dia mengatakan masyarakat seharusnya diizinkan untuk tinggal di sana sampai ada pengaturan alternatif. “Ke mana mereka akan pergi sekarang? Pemerintah sedang mencoba menciptakan situasi seperti Singur di dekat Kaziranga,” katanya. Ketua Komite Kongres Pradesh Ripun Bora juga mengutuk upaya tersebut. “Kita semua sepakat mengenai perlunya melindungi kekayaan alam Kaziranga, namun hal ini tidak boleh mengorbankan nyawa dan kesengsaraan manusia. Kami mengutuk penggusuran tersebut dan menuntut penyelesaian alternatif bagi masyarakat.” Namun, tidak ada laporan adanya kejadian tidak diinginkan di wilayah Deochurchang. Pihak berwenang menggunakan gajah, ekskavator, dan roller untuk menghancurkan rumah-rumah. (dengan masukan PTI)