JAMMU: Partai Bharatiya Janata (BJP) pada hari Minggu memperingatkan mantan menteri utama Jammu dan Kashmir untuk tidak berurusan secara administratif dengan Konferensi Nasional (NC) Omar Abdullah karena mengatakan bahwa masalah di lembah itu adalah masalah politik dan tidak dapat ditangani secara administratif. mempolitisasi permasalahan tersebut.
“Kami mengira Omar Abdullah akan memberikan saran kepada Presiden agar situasi di lembah menjadi normal. Namun sayangnya Omar Abdullah malah mempolitisasi hal tersebut. Ini bukan waktunya untuk berpolitik. Jammu dan Kashmir bukanlah isu politik. Ini adalah bagian integral dari India,” kata pemimpin BJP Ravinder Raina kepada ANI.
Raina mengatakan seluruh persoalan politik Jammu-Kashmir telah berakhir pada 26 Oktober 1947.
“Kakek Omar Abdullah, Sheikh Mohammad Abdullah, meratifikasi penggabungan Jammu-Kashmir di India pada tahun 1954. Ada masalah terorisme dan separatisme di Kashmir. Perjuangan di Jammu dan Kashmir bukanlah perjuangan politik. Ini adalah pertarungan antara kami dan mereka yang ingin membunuh demokrasi,” tambahnya.
Berbicara kepada media di ibu kota negara kemarin setelah menyerahkan memorandum kepada Presiden Pranab Mukherjee, Omar mengatakan kemarin bahwa ini adalah pertama kalinya inisiatif yang seharusnya diambil oleh pemerintah justru diambil oleh oposisi.
Dia mengatakan pertemuan mereka dengan presiden, yang melintasi lintas partai, melambangkan keprihatinan mendalam mereka atas situasi yang ada dan juga kekecewaan mereka terhadap cara penanganan masalah ini, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian. .
Dengan berpendapat bahwa kerusuhan di Lembah tersebut berasal dari masalah politik, Omar mengatakan situasi tersebut tidak dapat ditangani secara administratif atau dengan menciptakan krisis kemanusiaan.
Dalam memorandum tersebut, pihak oposisi meminta presiden untuk membuat pemerintah India mengakui bahwa akar penyebab dari apa yang terjadi di lembah tersebut terletak pada politik Jammu dan Kashmir, dan solusinya juga harus ditemukan secara politik, bukan secara administratif. dan bukan dengan penggunaan kekerasan.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa konyol untuk menyalahkan Pakistan sepenuhnya atas kerusuhan Kashmir, dan menambahkan bahwa Islamabad ikut bertanggung jawab dalam mengobarkan api, namun mereka tidak bisa disalahkan semata-mata.
Sebanyak 65 orang tewas dan ribuan warga sipil serta personel keamanan dilaporkan terlibat dalam kekerasan terkait protes setelah pertemuan komandan Hizb-ul-Mujahidin Burhan Wani pada 8 Juli.