NEW DELHI: Dewan Pusat Pendidikan Menengah (CBSE) berencana untuk “memperbarui” peraturan afiliasinya bagi sekolah agar lebih transparan dan menyelaraskannya secara efektif dengan undang-undang seperti Undang-Undang Hak atas Pendidikan dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.
Ketua CBSE RK Chaturvedi mengatakan kepada wartawan di sini bahwa ada kebutuhan untuk memperbarui norma-norma yang ada dan menjadikannya “selaras” dengan undang-undang yang ada.
“Kami berencana untuk meninjau peraturan tersebut dan menjadikannya lebih sesuai dengan undang-undang yang ada. Pemerintah juga akan memperkenalkan Kebijakan Pendidikan Baru dalam beberapa hari mendatang. Kami harus memastikan bahwa norma-norma kami sejalan dengan kebijakan secara keseluruhan.” Chaturvedi mengatakan di sela-sela konferensi CBSE tentang “Reformasi Ujian untuk Pendidikan Inklusif.”
Dia mengatakan, UU RTE membolehkan anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan umum, namun sebagian besar terpaksa bersekolah di sekolah luar biasa.
“Inklusi”, tegas Chaturvedi, menolak penggunaan sekolah atau ruang kelas khusus untuk memisahkan anak-anak berkebutuhan khusus dari siswa lainnya.
“Secara umum sekolah menggunakan model inklusi pada siswa berkebutuhan khusus ringan hingga sedang terpilih. Sekolah inklusif penuh tidak memisahkan kurikulum pendidikan umum dan pendidikan khusus, melainkan kurikulum pendidikan direstrukturisasi sedemikian rupa sehingga semua siswa belajar,” ujarnya. . dikatakan .
Chaturvedi juga mengatakan bahwa pasal 26 dari ‘Undang-Undang Penyandang Disabilitas, 1995’ mengamanatkan bahwa pendidikan gratis dan wajib harus ditawarkan kepada semua anak penyandang disabilitas hingga usia minimal 18 tahun.
Dia juga mengatakan bahwa peraturan afiliasi Dewan bersikeras untuk menjadikan sekolah bebas hambatan, menyediakan jalur landai, lift, dll. dan mengamanatkan bahwa setiap sekolah harus mendorong inklusi siswa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
Para pejabat juga mengatakan bahwa ada masalah mulai dari inklusivitas hingga keluhan terkait tuntutan biaya kapitasi hingga masalah terkait tas sekolah yang berat dan pekerjaan rumah yang tidak perlu, dll. yang dihadapi oleh dewan.
Tujuannya adalah untuk memperketat norma dalam hal ini, saran para pejabat.
Ketua CBSE yang mengambil alih baru-baru ini mengatakan bahwa kualitas pendidikan dan pelatihan guru merupakan bidang prioritas Dewan.
Pejabat CBSE juga mengatakan bahwa meskipun tahun ini mereka akan merekrut guru untuk Kendriya Vidyalayas dan Jawahar Navodaya Vidyalayas, mereka berharap dalam jangka panjang tugas ini akan diambil alih oleh organisasi-organisasi tersebut sendiri.